JAKARTA – Pertamina berhasil melampaui target pelaksanaan BBM Satu Harga dengan waktu 3 bulan lebih cepat dari yang ditargetkan. Dari target 160 titik pada akhir tahun 2019, Pertamina berhasil membangun 161 titik per 1 Oktober 2019.
Pada periode 2017 -2019, Pertamina membangun 160 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Namun demikian, Pertamina berhasil melampaui target hingga 161 titik, dengan rincian 54 titik pada 2017, 70 titik (2018) dan 37 titik (2019).
“Kami mampu mempercepat penyelesaian target pembangunan BBM 1 Harga tahun 2019, tuntas di bulan Oktober dan seluruhnya telah beroperasi baik secara penuh maupun tahapan uji operasi. Bahkan melebihi target yang ditetapkan, dari 36 titik terealisasi 37 titik,” ujar Fajriyah Usman, VP Corporate Communication Pertamina.
Fajriyah menuturkan, selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan Program BBM Satu Harga, dalam dua tahun ini Pertamina selalu melampaui target. Pada tahun 2018, pembangunan lembaga penyalur mencapai 124 dari target 121 penyalur. Adapun tahun ini, pembangunan dapat dituntaskan lebih cepat 3 bulan dengan jumlah total 161 dari target 160 penyalur.
BBM Satu Harga yang telah dioperasikan Pertamina tersebar mulai dari Papua (33 titik), Maluku (17 titik), Nusa Tenggara (25 titik), Sulawesi (18 titik), Kalimantan (35 titik) Sumatera (28 titik) dan Jawa – Bali (5 titik).
Kehadiran BBM Satu Harga, terang Fajriyah, telah menurunkan harga BBM di pengecer yang semula berkisar Rp 7.000 hingga Rp 100.000 per liter. Kini dengan adanya lembaga penyalur resmi, harga BBM di pelosok sama dengan wilayah lain yakni Rp 6.450 untuk premium dan Rp 5.150 untuk solar.
“Ini wujud komitmen Pertamina dalam menjalankan peran strategisnya menyediakan energi yang di seluruh wilayah Tanah Air sesuai dengan prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainaibility,” tambah Fajriyah.
Dalam menjalankan Program BBM Satu Harga, imbuh Fajriyah, memang banyak menghadapi tantangan, baik pada saat proses pembangunan maupun saat operasi lembaga penyalur, diantaranya; pencarian investor, status lahan lokasi pembangunan lembaga penyalur, proses perizinan, konflik wilayah, kondisi cuaca, dan kewenangan dalam hal uji tera.
“Tantangannya tidak sedikit, tapi pekerja kami pantang surut. Bahkan menjadi motivasi untuk secara total melayani saudara-saudara kami yang berada di ujung negeri. Karena mereka juga memilik hak yang sama untuk menikmati BBM dengan harga terjangkau sebagai bentuk keadilan energi,”pungkasnya. [Po/Rls]